Padamasanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Hakkonstitusional yang dimiliki setiap warga negara dapat ditinjau dari beberapa dimensi. Hak tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang telah empat kali diamandemen antara lain: hak kewarganegaraan, hak hidup, hak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, hak berserikat dan berkumpul, hak mengembangkan diri, hak atas pekerjaan EduardDouwes Dekker (lahir di Amsterdam, Belanda, 2 Maret 1820 – meninggal di Ingelheim am Rhein, Jerman, 19 Februari 1887 pada umur 66 tahun), atau yang dikenal pula dengan nama pena Multatuli (dari bahasa Latin multa tuli "banyak yang aku sudah derita") , adalah penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar (1860), novel satirisnya yang Fast Money. - Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih meraba-raba sistem pemerintahan seperti apa yang terbaik bagi negara. Pada saat itu, Presiden dan Wakil Presiden belum memiliki lembaga yang membantunya seperti MPR dan dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP untuk membantu Presiden dalam pembangunan negara sebagai badan legislatif. Baca juga Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia Pada masa tersebut, Indonesia memiliki sistem pemerintahan Presidensial di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hingga pada 11 November 1945 BP-KNIP Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat mengungkapkan veto tidak percaya pada kabinet dengan mengusulkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP selaku tersebut diterima baik oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya Maklumat 14 November 1949. Isi Maklumat 14 November 1945 Isi dari Maklumat 14 November 1945, sebagai berikut "Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dari tingkatan yang pertama dari usahanya menegakan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, bahwa tanggung jawab adalah di tangan menteri " Tujuan Maklumat 14 November 1945 Dari isi maklumat disebutkan bahwa menteri yang awalnya bertanggung jawab pada Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada parlemen. Baca juga Demokrasi Indonesia Periode Parlementer 1949-1959 Dari sini diketahui tujuan Maklumat 14 November 1945, yakni perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer. - Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu kebijakan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik Tanam Paksa yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Politik Etis adalah tindakan balas budi yang diberikan oleh Belanda untuk kesejahteraan pribumi karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan Etis dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft. Van Deventer pertama kali mengungkapkan tentang Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Tulisan-tulisan yang dibuat Van Deventer ternyata diterima oleh pemerintah pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Baca juga Sistem Tanam Paksa Latar Belakang, Aturan, Kritik, dan Dampak Latar belakang lahirnya Politik Etis Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang berupa kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan. Sistem Tanam Paksa atau cultuurstelsel yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk mengeruk kekayaan Indonesia ternyata ditentang sebagian orang Belanda. Penderitaan rakyat pribumi yang telah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan martabatnya berhasil menggugah nurani sekelompok orang Belanda. - Meskipun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sudah dinyatakan sejak 17 Agustus 1945, namun Belanda justru ingin berkuasa lagi. Sejarah pengakuan kedaulatan Indonesia baru terjadi beberapa tahun kemudian, itu pun setelah melalui jalan berliku, baik lewat konfrontasi maupun melalui meja 27 Desember 1949, pukul pagi waktu setempat, Ratu Juliana selaku penguasa Kerajaan Belanda menyerahkan akta pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Momen ini terjadi dalam sebuah upacara di Istana Dam, Amsterdam. Seperti diketahui, Belanda telah menjajah Indonesia selama berabad-abad sampai akhirnya menyerah kepada Jepang pada 1942 dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang kalah dari Sekutu, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus usai itu, Belanda dengan topeng NICA membonceng Sekutu masuk ke wilayah Indonesia dan ingin berkuasa kembali. Rangkaian perundingan maupun kontak senjata pun terjadi sebelum akhirnya mencapai kata juga Sejarah Perjanjian Kalijati Latar Belakang, Isi, & Tokoh Delegasi Sejarah BPUPKI dan Kaitannya dengan Dasar Negara Pancasila Peristiwa Rengasdengklok Sejarah, Latar Belakang, & Kronologi Latar Belakang Usai Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada akhir 1948, titik terang perundingan Indonesia dan Belanda mulai terlihat. Hal ini dikarenakan Belanda mendapat kecaman dan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk ultimatum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.Hendrikus Puji Rakhmat dalam penelitian bertajuk "Proses Penyelesaian Konflik Antara Republik Indonesia dengan Belanda 1947-1949" 1998, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang di Paris, Perancis, pada 22 Desember yang tercetus berkat inisiatif Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Dr. Philip C. Jessup, ini menghasilkan resolusi PBB. Intinya, PBB meminta kepada Belanda dan Indonesia untuk segera menghentikan konflik. Selain itu, PBB juga mendesak Belanda agar melepaskan para pemimpin atau orang-orang Indonesia yang ditahan. Saat itu, Belanda masih enggan memenuhi tuntutan tersebut sehingga pembicaraan panjang terus dilakukan. Baca juga Sejarah Agresi Militer Belanda I Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 Sejarah Agresi Militer Belanda II Di tengah upaya tersebut, terjadilah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dilakukan oleh angkatan perang Republik Indonesia. Serangan massal selama 6 jam itu adalah bukti bahwa Indonesia masih Umum 1 Maret 1949 sontak menjadi pembicaraan di forum internasional dan memaksa Belanda agar bersedia duduk bersama dengan pihak 14 April 1949, terjadi pertemuan di Jakarta antara Mr. Mohammad Roem selaku wakil Indonesia dengan Dr. van Roijen dari Belanda untuk membahas kelanjutan perundingan yang sempat tersendat. Dari pertemuan tersebut, pada 7 Mei 1949 dihasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Roem-Roijen. Secara garis besar, hasil perundingan ini merupakan bentuk kemenangan politik Indonesia atas Belanda. Hasil Perjanjian Roem-Roijen juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar KMB yang akan dilaksanakan di Den Haag, juga Sejarah Perjanjian Linggarjati Latar Belakang, Isi, Tokoh Delegasi Sejarah Konferensi Meja Bundar Latar Belakang, Tokoh, Hasil Sejarah Perundingan Renville Latar Belakang, Isi, Tokoh, & Dampak KMB dan Penyerahan Kedaulatan Dikutip dari buku Pernyataan Roem-Van Roijen 1995 karya Ide Anak Agung Gede Agung, Indonesia berharap perundingan yang akan dilanjutkan dengan KMB dapat menghasilkan kemenangan yang telah lama dicita-citakan. KMB pun dimulai pada 23 Agustus 1949 di Gedung Ridderzal, Den Haag. Pada 1 November 1949 dihasilkan kesepakatan yang berisi 3 poin, yaitu Piagam penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia Peraturan dasar Uni Indonesia-Belanda Lampiran status Uni Indonesia-Belanda Tanggal 21 Desember 1949, Presiden Sukarno membentuk dua delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan dan satu delegasi menerima penggabungan RI ke Republik Indonesia Serikat RIS.Baca juga Fakta & Sejarah Bapak Pramuka Indonesia Sultan HB IX Sejarah Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat Sejarah Peristiwa PKI Madiun 1948 Latar Belakang & Tujuan Musso Mohammad Hatta ditunjuk sebagai delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan di Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai delegasi menerima penyerahan kedaulatan di Jakarta, dan Dr. Abu Hanifah sebagai delegasi menerima penggabungan RI ke RIS. Akhirnya kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda pada 27 Desember 1949 di Istana, Dam, Amsterdam. Dalam penyerahan kedaulatan ini dilakukan penandatangan 3 dokumen yang telah disepakati pada 1 November 1949. Dengan penandatanganan tersebut, maka secara resmi Indonesia telah diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh serta menjadi bagian dari tatanan dunia juga Sejarah Perang Aceh Kapan, Penyebab, Proses, Tokoh, & Akhir Sejarah Kabupaten Tuban Bermula dari Ronggolawe vs Majapahit Pemberontakan Lembu Sora dalam Sejarah Kerajaan Majapahit - Sosial Budaya Kontributor Alhidayath ParinduriPenulis Alhidayath ParinduriEditor Iswara N Raditya

mengapa pemerintah belanda menuduh indonesia sebagai negara diktator